GenPI.co - Salah satu media Malaysia, The Star, menyeret nama Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ke di balik KLB partai Demokrat.
Seperti yang kita ketahui selama ini, partai Demokrat tengah mengalami konflik internal pasca terjadinya KLB di Deli Serdang.
BACA JUGA: 2 Biang Kerok KLB Demokrat Dilaporkan, Moeldoko Termasuk?
KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 itu memunculkan satu nama sebagai Ketua Umumnya, yakni Moeldoko.
Sosok Moeldoko sendiri dikenal sebagai salah satu tangan kanan Presiden Jokowi, karena statusnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Hal inilah yang membuat media Malaysia, The Star, menyangkut-pautkan kekisruhan yang terjadi di dalam tubuh partai Demokrat dengan Presiden Jokowi.
Media Malaysia Singgung Jokowi dalam KLB Demokrat.(foto: The Star)
Dalam bukti artikel di atas, media The Star awalnya mengangkat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah anak dari presiden sebelum Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di sini, The Star mengabarkan bahwa AHY merupakan salah satu kontestan terkuat untuk calon presiden di tahun 2024 mendatang.
Selanjutnya, The Star menggiring opini bahwa proses terjadinya KLB Demokrat versi Deli Serdang yang memunculkan kekisruhan nyatanya menguntungkan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: DPLN Demokrat Malaysia Dukung AHY, Kubu Moeldoko Bisa Terdesak
Keuntungan Jokowi di Balik KLB Partai Demokrat.(foto: The Star)
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari pengamat Hendri Satrio dari Universitas Paramadina, yang mengatakan bahwa terpilihnya Moeldoko akan memberikan kekuasaan pemerintahan.
"Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024," ucap Hendri, dikutip dari The Star.
"Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan," tambahnya.
Meskipun begitu, Hendri sendiri juga mengatakan bahwa dirinya masih belum tahu pasti yang manakah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah saat ini.
Diketahui, Partai Demokrat sendiri merupakan salah satu partai oposisi yang melawan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dicetuskan oleh Jokowi.(The Star/Reuters)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News