GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto memberi komentar terkait pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenal oposisi.
Satyo mengaku setuju dengan pernyataan tersebut. Kendati begitu, menurut Satyo masih ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas sebagai oposisi dari pemerintah.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Menteri Yasonna soal Dokumen KLB Demokrat
"Partai politiknya tidak oposisi terhadap pemerintah, tapi anggota-anggota DPR yang ada di parlemen harusnya bersikap seperti dan sebagai oposisi ketika mengawasi kebijakan pemerintah," kaya Setyo di Jakarta, Rabu (17/3).
Kendati begitu, Satyo mengaku pesimis jika pada akhirnya semua partai politik ikut cawe-cawe di kekuasaan.
"Istilahnya mendapat jatah kekuasaan. Oleh karena itu warna-warni kabinetnya. Meskipun begitu, masih ada yang profesional" ujarnya.
Sebelumnya, Satyo menyoroti partai politik di Indonesia. Menurutnya, semua partai politik akan menyatu sekaligus menjadi pengawas jalannya pemerintahan selepas pemilu.
“Kita tidak mengenal oposisi dalam istilah partai politik. Akan tetapi pada prinsipnya, ketika pemerintahan berjalan, ada pembagian kekuasaan dalam pembagian eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” kata Satyo.
Satyo juga mengatakan bahwa usai pemilu, pemerintah akan dievaluasi kebijakan-kebijakannya oleh partai politik yang bermetamorfosis menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat.
BACA JUGA: 2 Anak Megawati Cocok Jadi Ketum PDIP, Dibanding Jokowi
“Di situlah fungsi oposisi parlemen kepada pemerintah, bukan sebagai partai politik,” tegasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News