GenPI.co - Jenderal (Purn) Moeldoko mejadi ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021)..
Hasil KLB Partai Demokrat telah didaftarkan ke Kemenkum HAM,. Kemenkum HAM saat ini sedang meneliti salinan berkas tersebut.
"Dokumen permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB sudah diserahkan dua hari yang lalu, sekarang dalam tahap penelitian berkas," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).
Dia mengatakan Kemenkum HAM akan melihat ketentuan undang-undang serta AD/ART partai, termasuk melihat dokumen pelaksanaan KLB dan keabsahannya.
Pengamat politik Prof Salim Said menilai kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB, bisa saja memperoleh pengakuan dari pemerintah.
Namun, ada risiko yang bakal ditanggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Kemenkum HAM mengakui kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Salim mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang punya kewenangan mengesahkan kepengurusan parpol merupakan pembantu Presiden Jokowi.
Karenanya, jika Yasonna mengesahkan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jokowi bakal dianggap sebagai pihak di belakang kisruh partai berlambang mercy.
"Itu (pengesahan kepengurusan Partai Demokratkubu Moeldoko) bisa saja terjadi. Apa sih, yang enggak bisa direkayasa di Indonesia ini?" kata Salim dalam wawancara di kanal Karni Ilyas Club di YouTube belum lama ini.
Namun, Salim masih heran dengan upaya Moeldoko mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal ini berdasarkan pamor partai pemenang Pemilu 2009 itu makin redup.
BACA JUGA: Hati-hati, Partai Demokrat & PKS Pepet Kepopuleran PDIP-Gerindra
Pada Pemilu Legislatif 2019, PD hanya memperoleh sekitar 7 persen dari total suara.
Partai Demokrat juga tak masuk dalam lima besar parpol peraih suara terbanyak di Pemilu Legislatif 2019.
"Nah, kalau begitu kenapa Moeldoko terlibat di situ?" ujar Salim.
Terkait kemungkinan Moeldoko akan menggunakan Partai Demokrat untuk mendukung pencalonannya pada Pilpres 2024, Salim mencatat sejak Reformasi 1998 belum pernah ada mantan Panglima TNI memenangi pemilihan presiden.
BACA JUGA: Survei Capres 2024: Ridwan Kamil Salip Ganjar, Prabowo Teratas
Oleh karena itu, mantan Dubes RI untuk Republik Ceko tersebut heran dengan langkah Moeldoko.
"Makanya ini orang maunya apa?" ujarnya. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News