DPR Apresiasi Langkah Jokowi ‘Rebut’ TMII dari Keluarga Soeharto

GenPI.co - Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2001 terkait pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Keppres 19/2001 itu juga membatalkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa pengelolaan TMII diserahkan ke Yayasan Harapan Kita.

BACA JUGA: TMII Sah Milik Pemerintah, Ucapan Hasto Kristiyanto Menggelegar!

“Pengambilalihan TMII itu tepat untuk meningkatkan layanan dan penyediaan wisata bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (8/4).

Illiza mengatakan bahwa TMII merupakan miniatur Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan bangsa. 

“Oleh karena itu, TMII harus dikelola oleh pemerintah agar sarana dan prasarananya bisa lebih mumpuni untuk wisatawan dan pesan keberagaman Indonesia yang damai tetap terjaga,” katanya.

Politikus PPP itu memaparkan bahwa selama ini TMII merupakan lokasi wisata yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sayangnya, banyak objek wisata di dalam TMII yang tak terjaga dan terawat dengan baik, sehingga tidak bisa berfungsi dengan semestinya.

“Padahal, objek-objek wisata di TMII menarik dan edukatif serta sangat bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Illiza berharap agar pengambilalihan TMII oleh pemerintah bisa mengembalikan fungsi seluruh objek wisata di dalamnya seperti semula.

Selain itu, diharapkan pula akan tersedia semakin banyak layanan penunjang bagi wisatawan, sehingga daya tarik TMII semakin besar bagi masyarakat Indonesia.

“Apalagi TMII memang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan objek wisata lainnya di Indonesia maupun di mancanegara,” jelasnya.

Illiza menambahkan, walaupun seluruh layanan dan fasilitas TMII ditingkatkan, harga tarif masuknya tak boleh dinaikkan.

BACA JUGA: Alasan Telak Negara Ambil TMII dari Yayasan Keluarga Soeharto

Pasalnya, hal itu akan membebani masyarakat untuk mengakses objek wisata yang terjangkau, berkualitas, edukatif, dan sehat.

“Pengambilalihan juga jangan sampai berimbas pada pemutusan hubungan kerja karyawan TMII, baik karyawan tetap maupun kontrak,” tuturnya. (*)