Pesan Moeldoko Cerdas! Panggungnya Masih Sangat Berkilau

GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebut cerdas dalam memberikan pesan. Isu TMII dianggap pesan penuh makna yang menyebutkan panggungnya masih sangat berkilau.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam menyorot hal ini.

BACA JUGA: Weton Paling Sempurna! Nasib Baik, Hoki dan Rezeki, Semua Diambil

Isu pengelolaan TMII yang disampaikan Moeldoko lewat konferensi pers dianggap sangat cerdas. Pesan yang ingin dimunculkan langsung sampai.

"Moeldoko tampaknya sengaja mencoba memanfaatkan isu TMII ini sebagai panggung untuk menunjukkan eksistensi dan kesan publik bahwa dirinya masih aman di Istana Presiden," ujarnya, Sabtu (10/4/2021).

Dosen Universitas Paramadina itu memandang, jika memang tidak ada ketegasan sikap dari Istana Presiden, maka sebaiknya AHY perlu terus waspada.

Kata Umam, sejarah politik di Indonesia menujukkan kecenderungan, pihak-pihak yang didukung oleh elemen pemerintah, biasanya dimenangkan pengadilan.

Bila melihat konferensi pers soal TMII, Umam mungkin ada benarnya. Apalagi selama ini Moeldoko termasuk cukup jarang melakukan jumpa pers khusus terkait isu, tupoksi, dan pekerjaan sebagai KSP.

Apa yang disampaikan Moeldoko tentang TMII dianggap tak ubahnya unjuk kekuatan (show of force) politik. Sebulan menghilang dari permukaan media ternyata tak membuatnya tenggelam.

"Seolah dia ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja di Istana Presiden," ungkap dia.

Menurutnya, kondisi itu justru memunculkan pertanyaan publik kepada Istana Presiden. Apakah benar Presiden Jokowi membiarkan begitu saja dan tidak memberi sanksi atas manuver Moeldoko terhadap Partai Demokrat?

BACA JUGA: Weton Mumpuni! Muda Disuka, Tua Kaya Raya

Ataukah Presiden Jokowi bermain aman dengan tetap mengakui legalitas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)? 

Tapi di satu sisi tetap memberikan keleluasaan bagi Moeldoko untuk tetap menjalankan Tupoksi sebagai Kepala KSP?

"Sikap istana masih kabur. Jika yang dipilih adalah skema pembiaran, maka sebenarnya itu tidak baik untuk pendidikan demokrasi," ucapnya. (*)