Gertakan Maut DPR Menggelegar, Pelni Bisa Terpojok

GenPI.co - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay angkat bicara perihal isu larangan ceramah agama di BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Dia mengaku sangat menyayangkan hal itu terjadi. Saleh juga mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid yang ada di lingkungan BUMN.  

BACA JUGA: Sosok Ini Punya Gertakan Maut, Siap Lengserkan Moeldoko

"Penting dijaga agar masjid-masjid tersebut netral dan tidak berafiliasi dengan salah satu mazhab tertentu, atau dengan salah satu organisasi kemasyarakatan tertentu," ucap Saleh kepada JPNN.com, Minggu (11/4/2021) kemarin.

Wakil ketua MKD itu juga menyarankan netralitas di masjid-masjid di kantor BUMN dan pemerintahan bisa dimulai dengan penunjukan pengurus secara terbuka oleh satuan organisasi di masing-masing instansi yang mengurus kerohanian.

Nantinya, pengurus itulah yang akan menyaring penceramah dan mereka yang diundang harus dipastikan tidak menekankan satu mazhab tertentu yang dijadikan sebagai suatu paling benar dibanding mazhab lainnya.
 
"Jadi, ajaran agama yang diajarkan haruslah yang moderat, yang rahmatan lil'alamin. Bukan Islam yang katakanlah dipersepsi sebagai yang paling benar di antara yang lainnya," jelas dia.

Politikus asal Dapil Sumut II itu mengingatkan pentingnya mengantisipasi agar masjid-masjid yang ada tidak disusupi oleh keyakinan dan pemahaman agama yang fundamentalis dan radikalis.

Lebih lanjut, dia juga mengharapkan terhadap semua jemaah yang ada itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jika ada hal yang diajarkan dianggap menyimpang bisa dilaporkan kepada pengurusan masjid.

BACA JUGA: Gertakan Nazaruddin Menggelegar, SBY Bisa Babak Belur

Seperti diketahui, sebelumnya, kajian online Meeting Ramadhan 1442 H yang digelar @BakisPelni (Badan Kerohanian Islam) mendadak heboh karena rencananya diisi oleh pembicara seperti Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar Putrananda, Ustaz Subhan Bawazier, KH Cholil Nafis yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan Ustaz Syafiq Riza Basalamah dibatalkan oleh Direksi dan Komisaris PT Pelni.

Kebijakan pelarangan ceramah itu dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi perusahaan pelat merah itu dengan alasan tidak berizin. Bahkan seorang pejabat di Pelni digeser posisinya gara-gara kajian tersebut.(fat/jpnn)