GenPI.co - Reshuffle kabinet sudah ada di depan mata, tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan kocok ulang para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Setidaknya, Presiden Jokowi akan mengubah dua nomenklatur di dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju. Keputusan ini pun telah mendapatkan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
BACA JUGA: Mendadak Ketua PDIP Solo Berani Sodorkan Tokoh Pengganti Megawati
Dua nomenklatur yang dimaksud yakni menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membentuk Kementerian Investasi.
Rencana untuk mengubah nomenklatur memang sudah terendus sejak 2019 lalu.
Jokowi, bahkan sudah sempat membicarakan hal ini dalam rapat kabinet bersama para menteri.
Isu kocok ulang kabinet lantas berembus kencang setelah parlemen menyetujui rencana perubahan nomenklatur.
BACA JUGA: Teriakan Lantang Anggota DPR Bikin Kaget, Bebaskan Habib Rizieq!
Apalagi, kepastian reshuffle diungkapkan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Bambang mengaku bahwa kegiatannya akhir pekan lalu itu mungkin saja kunjungan kerja terakhirnya sebagai menteri.
"Hari ini mungkin kunjungan saya terakhir ke daerah sebagai Menristek," jelas Bambang.
"Karena sesuai dengan hasil sidang paripurna DPR. Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi artinya tidak ada lagi Kemenristek dan tak ada lagi kunjungan daerah ke Menristek ke manapun," lanjutnya.
Sementara itu, adanya isu reshuffle kabinet menjadi momentum bagi relawan Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri. Setidaknya ada 5 menteri yang posisinya disebut tak aman. Mereka dinilai layak diganti.
Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer membeberkan reshuffle dianggap menjadi momen pas untuk mengganti menteri yang kinerjanya kurang baik.
Namun, meski Immanuel belum tahu pasti. Tapi menurut pandangan relawan, ada lima menteri atau setingkat menteri yang mesti dicopot.
"Itu hak proregatif Bapak Presiden. Tapi yang jelas, menteri atau setingkat menteri yang tidak perform, yang tidak bekerja bagus," jelasnya.
Immanuel bahkan blak-blakan soal menteri yang layak diganti. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Immanuel membeberkan, Lutfi dan Syahrul dinilai sama-sama membuat polemik karena tidak bisa menghentikan impor beras.
Mereka tidak bisa menjaga stabilitas pangan di dalam negeri. Kebijakan antara kementerian juga banyak yang tidak sejalan.
"Khusus Mentan, sampai saat ini dia belum bisa menjawab berbagai permasalahan terkait pupuk," jelas Immanuel.
Soal Jaksa Agung, Immanuel menyebut banyak datanya. "Nanti saya kasih. Yang jelas, sampai sekarang mafia hukum gila-gilaan," ungkapnya.
Sementara, Pratikno yang berlatar belakang akademisi dan punya SOP di kementerian, kerap salah dan tidak jeli.
Misalnya kesalahan ketik pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan ketidaktelitian dalam membuat Peraturan Presiden terkait investasi miras.
"Soal tiga tahun tidak impor beras, juga salah. Data yang diserahkan Pratikno kepada Bapak Presiden tidak akurat. Buktinya, kita impor besar-besaran 2018 dan 2019. 2021 juga ada beras yang masuk," jelas Immanuel.
Terakhir Nadiem Makarim. Meski tidak terlau menyoroti, Immanuel tidak melihat ada terobosan mas menteri dalam dunia pendidikan.
"Performance anjlok. Belum ada terobosan berbasis digital di dunia pendidikan. Dia kan diharapkan untuk itu. Jangan disamakanlah bisnis GoJek dengan menata pendidikan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News