Yasonna Laoly Layak Diganti Dalam Reshuffle, Alasannya Jleb!

GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan pandangannya terkait rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Refly menegaskan bahwa ada beberapa tokoh yang mungkin dinilai publik cocok untuk diganti, tetapi dianggap berjasa besar oleh kekuasaan. Salah satunya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

BACA JUGA: Mendadak Menteri Yasonna Laoly Singgung Ini: Presiden Tidak Happy

Menurut Refly, masyarakat punya persepsi yang negatif terhadap Yasonna. Namun, Yasonna dianggap sangat workable oleh kekuasaan, terutama dalam menyelesaikan sengketa Partai Golkar dan PPP.

“Dia dianggap berjasa memenangkan faksi dari kedua partai itu yang pro pemerintah,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Selasa (13/4).

Advokat itu mengatakan bahwa ada kemungkinan Yasonna diganti dalam perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Pasalnya, saat ini Yasonna tidak memenangkan kubu Moeldoko dalam konflik Partai Demokrat (PD).

BACA JUGA: Yasonna Laoly Masuk Radar Reshuffle, Statusnya Mengecewakan

“Namun, alasannya bisa saja karena sulit mencari landasan hukumnya atau Moeldoko sebenarnya tak didukung oleh pihak istana,” katanya.

Refly memaparkan bahwa bisa saja Presiden Jokowi sebenarnya tak memerlukan peran Moeldoko dalam menarik PD ke sisi pemerintah.

“Sebab, walaupun PD tak bisa ditarik, toh, masih ada PAN yang bisa ditawari dalam reshuffle kali ini. Kabarnya, PAN akan ditarik ke pemerintahan, sehingga hanya menyisakan PD dan PKS yang berada di luar pemerintahan,” paparnya.

Akademisi itu menuturkan bahwa dirinya prihatin karena publik lebih tertarik pada isu politik dari reshuffle kabinet.

Padahal, akan lebih baik jika publik perhatian pada penyelesaian persoalan bangsa yang diharapkan selesai dengan pembentukan tim baru.

“Presiden Jokowi sudah memasuki tahun ketujuh pemerintahannya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi seharusnya sudah berpengalaman dalam memilih pembantunya. Sayangnya, ada masalah bagi-bagi kursi dengan partai pendukung,” tuturnya.