GenPI.co - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendadak mengkritik sikap pemerintah yang tetap akan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkapkan politikus Partai Gerindra ini di akun Twitter @Fadlizon.
BACA JUGA: Ada Keanehan, Akhirnya Habib Rizieq Bikin Bima Arya Mengakui Ini
Fadli Zon menilai, semestinya pemerintah memprioritaskan tentang cara mengatasi pandemi covid-19, melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Hari gini masih mikir pindah ibu kota baru. Prioritas harusnya atasi pandemi, perbaiki ekonomi dan jaga keutuhan NKRI," kata Fadli Zon, Minggu (18/4)
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan alasan fundamental pemerintah menetapkan kebijakan pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Salah satu penyebabnya adalah pembangunan Jawa Sentris yang beberapa dekade lamanya menjadi konsentrasi pemerintah terdahulu.
BACA JUGA: Partai Ummat Amien Rais Makin Dahsyat, Tokoh Top Antre Gabung
Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.
"Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal," jelas Yustinus Prastowo dalam Webinar, Jumat (16/4).
Setidaknya, dalam catatan Kemenkeu, 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa.
Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91 persen atau setara Rp6.737 triliun.
Sedangkan pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.(*)
GenPI.co - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendadak mengkritik sikap pemerintah yang tetap akan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkapkan politikus Partai Gerindra ini di akun Twitter @Fadlizon.
Fadli Zon menilai, semestinya pemerintah memprioritaskan tentang cara mengatasi pandemi covid-19, melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Hari gini masih mikir pindah ibu kota baru. Prioritas harusnya atasi pandemi, perbaiki ekonomi dan jaga keutuhan NKRI," kata Fadli Zon, Minggu (18/4)
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan alasan fundamental pemerintah menetapkan kebijakan pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Salah satu penyebabnya adalah pembangunan Jawa Sentris yang beberapa dekade lamanya menjadi konsentrasi pemerintah terdahulu.
Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.
"Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal," jelas Yustinus Prastowo dalam Webinar, Jumat (16/4).
Setidaknya, dalam catatan Kemenkeu, 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa.
Hal ini mengindikasikan jika kawasan Indonesia Timur belum secara maksimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga perbankan, secara dominan masih berasal dari kawasan Pulau Jawa. Khusus untuk DKI Jakarta saja, persentase DPK berada di angka 91 persen atau setara Rp6.737 triliun.
Sedangkan pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini berasal dari tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News