GenPI.co - Buntut dari amukan Dorna Sports soal karantina di Indonesia, sederet federasi Olahraga beri desakan kepada Menpora Zainudin Amali dan Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi, MotoGP.
Hal ini dikarena Dorna Sports selaku penyelenggara MotoGP keberatan dengan aturan karantina 14 hari yang diterapkan Indonesia sebagai protokol kesehatan Covid-19.
Berkaca dari hal tersebut, sejumlah federasi olahraga di Indonesia meminta kelonggaran masa karantina bagi pelaku olahraga kepada pemerintah.
Sederet federasi tersebut di antaranya PSSI (sepak bola), PP PELTI (tenis), PODSI (dayung), Perbakin (menembak), PABSI (angkat besi).
Masing-masing perwakilan federasi tersebut menyampaikan permasalahan tersebut keoada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan Kementrian Kesehatan serta BNPB, Rabu (19/1).
Batal menjadi tuan rumah telah dirasakan oleh PSSI yang gagal menggelar laga FIFA Matchday melawan Bangladesh, lantaran calon rival tersebut keberatan dengan aturan karantina di Indonesia.
"PSSI dalam situasi tidak nyaman. Kami menghargai prokes yang ketat, tapi di sisi lain kami perlu menjaga keseimbangan federasi di mata negara lain," ujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi.
"Ada beberapa event sepak bola seperti FIFA Matchday 24 dan 27 Januari di Bali melawan Bangladesh, tetapi mereka membatalkan kedatangannya karena prokes di negara kita. Itu tidak nyaman," imbuhnya.
Perbakin dan PELTI pun mengemukakan hal senada lantaran akan mengadakan turnamen internasional dalam waktu dekat.
"Ada 12 negara di Kejuaraan Dunia ISSF, tetapi ada beberapa negara mengundurkan diri karena aturan karantina. Mereka ingin sistem bubble bisa diterima di Indonesia," ujar Sekjen Perbakin Hendry Oka.
Sementara itu, Sekjen PELTI Lani Sardadi pun mengungkapkan bahwa Federasi Tenis International (ITF) memintan aturan karantina tidak lebih dari 36 jam karena bisa mempengaruhi kebugaran atlet.
"Kami tetap ingin menjadi tuan rumah, kalau dipindah ke negara netral, kita tetap menjadi penyelenggara. Saya rasa tidak efisien secara anggaran dana, keuntungan status tuan rumah hilang," ujar Lani.
Sedangkan KOI sebelumnya juga mengusulkan diskresi karantina kepada Menpora Zainudin Amali, tetapi hal ini masih harus dibahas dalam rapat terbatas bersama Pesiden Joko Widodo
"Kami mengusulkan diskresi karantina pelaku olahraga. Ini diperlukan karena banyak multievent tahun ini," ujar Raja Sapta Oktohari.
"Tidak mungkin ketika kompetisi internasional, atlet, ofisial, dan panitia dari luar yang datang menjalani karantina panjang. Harus ada solusi, bisa memakai sistem bubble," imbuhnya.(Antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News