Ahmad Riyadh Beri Pesan Tegas ke Pemerintah soal KLB PSSI

GenPI.co - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh memberikan pesan tegas kepada pemerintah terkait Kongres Luar Biasa (KLB).

Dirinya mengatakan bahwa KLB hanya bisa datang dari anggota yang menjadi pemilik suara (voter) bukan dari pihak lain termasuk pemerintah dan TGIPF.

"Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para 'voter'. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," ujar Ahmad Riyadh di Jakarta, Selasa (18/10) malam.

BACA JUGA:  Presiden FIFA Gianni Infantino nyaris cetak hattrick Melawan PSSI

Pernyataannya itu merupakan jawaban tegas dari saran Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang merekomendasikan Ketua Umum PSSI dan seluruh jajarannya diganti sebagai bentuk tanggung jawab secara moral.

Dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), TGIPF meminta PSSI menggelar KLB guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab dan bebas dari konflik kepentingan.

BACA JUGA:  Tak Ada PSSI Saat FIFA ke Istana Merdeka, Jokowi Beri Respons

Namun, Ahmad Riyadh melihat bahwa hal tersebut hanya sebatas anjuran yang dilaporkan TGIPF ke Presiden Jokowi.

Di sini, Ahmad Riyadh secara tegas yakin Pemerintah Indonesia dan TGIPF mengetahui batasan sampai mana batas mereka masuk ke kepentingan PSSI.

BACA JUGA:  Jokowi Tak Ungkit Rekomendasi TGIPF ke FIFA, Ketum PSSI Iwan Bule Aman?

"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI," tutur Ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu.

Dalam Statuta PSSI, diketahui hanya ada dua pihak saja yang bisa meminta digelarnya KLB, yakni Komite Eksekutif (Exco) dan anggota PSSI.

Khusus untuk anggota, KLB akan dilaksanakan jika 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI mengajukan permohonan tersebut.

Jika sudah memenuhi syarat itu dan KLB belum juga berlangsung, anggota PSSI dapat meminta bantuan dari FIFA.(Ant)