Perusahaan Teknologi Tandatangani Perjanjian untuk Perangi Tipu Daya AI di Pemilu

18 Februari 2024 17:30

GenPI.co - Perusahaan-perusahaan teknologi besar menandatangani perjanjian pada hari Jumat untuk secara sukarela mengadopsi “tindakan pencegahan yang wajar” untuk mencegah penggunaan alat kecerdasan buatan untuk mengganggu pemilu demokratis di seluruh dunia.

Para eksekutif dari Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, dan TikTok berkumpul di Konferensi Keamanan Munich untuk mengumumkan kerangka kerja baru tentang cara mereka merespons deepfake yang dihasilkan AI yang dengan sengaja mengelabui pemilih.

Dilansir AP NEws, dua belas perusahaan lain, termasuk X milik Elon Musk, juga menandatangani perjanjian tersebut.

BACA JUGA:  Menko Airlangga: Inovasi dan Teknologi Pendorong Utama Transformasi Industri Pangan

“Semua orang menyadari bahwa tidak ada satu pun perusahaan teknologi, tidak ada pemerintah, tidak ada satu pun organisasi masyarakat sipil yang mampu menangani sendiri munculnya teknologi ini dan kemungkinan penggunaan jahatnya,” kata Nick Clegg.

Clegg merupakan presiden urusan global untuk Meta, the perusahaan induk Facebook dan Instagram, dalam sebuah wawancara menjelang pertemuan puncak.

BACA JUGA:  Duet AI, Upaya Google Menggunakan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Operasi Keamanan

Kesepakatan tersebut sebagian besar bersifat simbolis, namun menargetkan gambar, audio, dan video yang makin realistis yang dihasilkan oleh AI.

Perusahaan tidak berkomitmen untuk melarang atau menghapus deepfake.

BACA JUGA:  India Pakai Teknologi AI untuk Meningkatkan Prakiraan Cuaca

Sebaliknya, perjanjian tersebut menguraikan metode yang akan mereka gunakan untuk mencoba mendeteksi dan memberi label pada konten AI yang menipu ketika konten tersebut dibuat atau didistribusikan di platform mereka.

Dicatat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan berbagi praktik terbaik satu sama lain dan memberikan “tanggapan yang cepat dan proporsional” ketika konten tersebut mulai menyebar. 

Ketidakjelasan komitmen dan kurangnya persyaratan yang mengikat kemungkinan besar membantu memenangkan banyak perusahaan, namun para pendukung yang kecewa mencari jaminan yang lebih kuat.

“Bahasanya tidak sekuat yang diperkirakan,” kata Rachel Orey, direktur asosiasi senior Proyek Pemilu di Pusat Kebijakan Bipartisan.

Clegg mengatakan setiap perusahaan “memiliki kebijakan kontennya sendiri.” (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Irwina Istiqomah

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co