Media Pemerintah Rusia Unggah Lebih Banyak Konten Jelang Pilpres AS Melalui TikTok

GenPI.co - Akun-akun yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia telah meningkatkan penggunaan TikTok dan mendapatkan lebih banyak keterlibatan pada platform video pendek menjelang pemilihan presiden AS.

Dilansir AP News, hal itu menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada Kamis oleh lembaga nirlaba Brookings Institution.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Rusia makin memanfaatkan TikTok untuk menyebarkan pesan-pesan Kremlin dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

BACA JUGA:  Jika TikTok Menghilang di AS, Instagram dan Facebook Bisa Menang Banyak

Akun-akun tersebut juga aktif di platform media sosial lain dan memiliki kehadiran yang lebih besar di Telegram dan X dibandingkan di TikTok.

Namun, laporan tersebut mengatakan keterlibatan pengguna, seperti suka, penayangan, dan berbagi, pada postingan mereka jauh lebih tinggi di TikTok dibandingkan di Telegram atau X.

BACA JUGA:  Diperingatkan Uni Eropa, TikTok Lite Hentikan Fitur Hadiah di Prancis dan Spanyol

“Penggunaan TikTok menyoroti peluang yang berkembang, namun masih belum sepenuhnya terwujud, bagi aparat informasi yang didukung negara Rusia untuk menjangkau khalayak muda yang baru,” demikian bunyi laporan tersebut.

Laporan mengambil data dari 70 akun berbeda yang berafiliasi dengan negara dan ditulis oleh Valerie.

BACA JUGA:  Uni Eropa Pertanyakan Aplikasi Baru TikTok yang Bayar Pengguna Jika Menonton Video

Wirtschafter, rekan Brookings dalam kebijakan luar negeri dan inisiatif kecerdasan buatannya.

Studi tersebut mencatat bahwa sebagian besar unggahan tidak berfokus pada politik AS, melainkan isu-isu lain, seperti perang di Ukraina dan NATO.

Namun, film-film yang cenderung menampilkan topik-topik yang lebih memecah belah seperti kebijakan AS terhadap Israel dan Rusia, dan pertanyaan seputar usia Presiden Joe Biden, menurut laporan Brookings.

Seorang juru bicara TikTok mengatakan perusahaannya telah menghapus operasi pengaruh terselubung di masa lalu dan menghapus akun, termasuk 13 jaringan yang beroperasi dari Rusia.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa TikTok juga memberi label pada akun media yang dikontrol negara dan akan memperluas kebijakan tersebut dalam beberapa minggu mendatang "untuk lebih mengatasi akun-akun yang berupaya menjangkau komunitas di luar negara asal mereka mengenai peristiwa dan urusan global terkini".

Laporan Brookings muncul setelah Biden bulan lalu menandatangani undang-undang yang memaksa perusahaan induk TikTok, ByteDance yang berbasis di China, untuk menjual platform tersebut atau menghadapi larangan di AS.

Potensi larangan tersebut diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum. (*)