GenPI.co - Selebgram Kellycourtneyy mengunggah pengalaman pahitnya setelah tertipu oleh salah satu agen perjalanan wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Dalam unggahan di media sosialnya, Kellycourtneyy mengaku telah membayar uang sejumlah Rp 12 juta untuk perjalanan wisata selama tiga hari dua malam untuk enam pack di Labuan Bajo.
Menanggapi hal itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno langsung menugaskan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) sebagai satuan kerja Kemenparekraf di Labuan Bajo agar segera berkoordinasi dengan otoritas setempat di Manggarai Barat untuk menelusuri dan menindaklanjuti dugaan kasus penipuan tersebut.
Kemenparekraf RI melalui BPOLBF menjamin liburan yang aman ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) lewat jasa agen perjalanan yang resmi.
"Kami mendata agen perjalanan resmi yang disiapkan melalui akses registrasi daring untuk mempermudah akses wisatawan ke agen resmi," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Minggu (20/2/2022).
Upaya ini untuk menghindarkan wisatawan dari hal-hal yang merugikan saat berlibur ke Labuan Bajo.
Di sisi lain, penting bagi wisatawan untuk memiliki referensi daftar agen perjalanan resmi dalam melakukan kegiatan berwisata.
Dengan demikian, wisatawan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan atau merugikan wisatawan ketika berlibur di lokasi wisata.
BPOLBF sendiri telah mendata lebih kurang 263 agen perjalanan resmi yang bisa dijadikan panduan rekomendasi berlibur aman bagi para wisatawan.
Bagi para wisatawan yang ingin berlibur ke Labuan Bajo pun Shana menyarankan agar melihat referensi dan mendaftar ke registration.labuanbajoflores.id.
Shana berharap para calon wisatawan tidak tergiur dengan harga murah, tapi juga memastikan legalitas agen perjalanan yang akan digunakan demi menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan itu sendiri.
Sementara, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi penipuan terhadap wisatawan yang dilakukan oleh agen perjalanan di Labuan Bajo.
"Kami akan tindak tegas (kasus penipuan terhadap wisatawan). Kasus serupa hanya akan merusak apa yang sudah kita bangun bersama dan mencoreng nama baik pariwisata Labuan Bajo," kata bupati.
Pemerintah daerah hingga pusat telah bekerja keras untuk membangun kepercayaan dunia tentang pariwisata Labuan Bajo. Apalagi, Labuan Bajo telah menjadi salah satu daerah pariwisata super prioritas di Indonesia.
Edi berharap agar kasus serupa tidak terulang lagi sehingga kepercayaan wisatawan terhadap daerah pariwisata itu bisa tetap terjaga.
Terpisah, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar wisatawan yang hendak berwisata ke daerah itu agar mewaspadai agen perjalanan wisata ilegal yang menawarkan layanan secara digital.
"Wisatawan jangan mudah terbuai dengan tawaran atau promosi berwisata karena banyak agen-agen liar, yang ilegal beroperasi, yang pada akhirnya merugikan wisatawan sendiri," tegas Ketua Asita NTT Abed Frans.
Pihaknya menginginkan agar peristiwa penelantaran sejumlah wisatawan seperti yang terjadi di Labuan Bajo, tidak terjadi lagi di berbagai destinasi wisata lain di NTT.
Abed Frans menerangkan munculnya peristiwa seperti ini merupakan bagian dari masalah digitalisasi, yang menghadirkan banyak kemudahan, namun dapat disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang menyediakan layanan perjalanan wisata secara ilegal.
"Banyak agen-agen liar yang memang hingga saat ini cukup sulit ditangani karena beroperasi secara digital. Mereka tidak berwujud, tidak memiliki kantor dan karyawan, dan beroperasi dengan bebasnya di dunia maya," katanya.
Abed Frans meminta warga yang hendak berwisata ke NTT agar mewaspadai agen-agen perjalanan wisata ilegal dengan tidak mudah mempercayai tawaran yang disebarkan secara digital.
Gunakanlah jasa agen-agen perjalanan wisata yang banyak dan beroperasi secara resmi, sehingga jika terjadi persoalan di lapangan maka ada penanggung jawab yang jelas, katanya.
Lebih lanjut Asita NTT juga mendorong agar pemerintah secara nasional bisa menangani tatanan digitalisasi secara baik untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat termasuk di sektor pariwisata.
"Persoalan layanan berwisata ilegal ini memang menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan pelaku industri wisata di NTT, tetapi secara nasional juga memang harus ada edukasi yang menyeluruh," tuturnya.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News