Kabupaten Tanah Datar Kembali Terima WTP

Kabupaten Tanah Datar Kembali Terima WTP - GenPI.co
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi bersama Ketua DPRD dan Perwakilan BPK RI Sumatera Barat. (Foto: Nanda)

Genpi.co— Untuk ke tujuh kalinya berturut-turut, Kabupaten Tanah Datar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini itu menjadi sangat bermakna, karena kembali diterima bupati bersama ketua DPRD dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar, di bulan suci Ramadhan 1440 H ini.

“Alhamdulillah, kita kembali menerima opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Ini prestasi terbaik yang harus tetap dipertahankan,” ujar Bupati H. Irdinansyah Tarmizi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Arya Wibowo dengan opini WTP, di Kantor BPK Jl. Khatib Sulaiman Padang, Selasa (14/5).

 Bupati mengatakan, selain memang sudah mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, pemeriksaan BPK sangat dibutuhkan karena banyak sisi positifnya. Bagi Pemkab Tanah Datar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.

“Penting sekali artinya bagi kami untuk meningkatkan kinerja, sekaligus momen untuk tetap menjaga diri agar terhindar dari hal-hal menyimpang dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Manfaat pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan tim BPK sangat kami rasakan,” sebutnya.

BACA JUGA: Jelang Lebaran, Tim Gabungan Tanah Datar Sidak Makanan Kadaluarsa

Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Tanahdatar kali ini, jelasnya, merupakan WTP yang kedelapan kalinya, dan secara berturut-turut merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya; yakni Tahun 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Ini merupakan kabupaten/kota terbanyak meraih Opini WTP di Sumbar.

Irdinansyah mengatakan, dengan kembali diperolehnya opini WTP dari BPK itu, pihaknya berharap, hal demikian bisa mempertahankan dan dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, dan lainnya.

Ketua DPRD Anton Yondra pada kesempatan itu menyatakan, untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, pihaknya tetap mengharapkan bimbingan dari BPK Perwakilan Sumbar. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya