GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil memastikan pemerintah serius menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas sejak beberapa tahun terakhir, meski di tengah pandemi Covid-19.
"PPKM yang sedang berlangsung ini juga tengah menunjukkan perkembangan yang signifikan, saya optimistis pandemi segera berakhir," ucap Sofyan A. Djalil pada acara daring bertajuk 'Global Infrastructure Investment Forum 2021', Rabu (28/7/2021) kemarin.
Di sisi lain, pemerintah juga berusaha mengatasinya dengan melahirkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
BACA JUGA: Sofyan Djalil Dibikin Malu, Bukti dan Eksepsi Ditolak Hakim
Undang-undang ini hadir untuk mengatasi masalah perizinan investasi, pengelolaan infrastruktur bahkan hingga ke sektor ekonomi dan bisnis.
“Ada investasi yang tidak bisa dilakukan karena tata ruangnya belum ada, atau tata ruang dalam proses pembaharuan namun belum disahkan, atau terkendala perundang-undangan di daerah, tentu ini menyangkut investasi," jelasnya.
BACA JUGA: Jadi Korban Mafia Tanah, Ibu Rumah Tangga Gugat Sofyan Djalil
Pemerintah turut melakukan terobosan melalui pembentukan dan penyusunan sekitar 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta difokuskan pada daerah yang berpotensi tinggi pada minat investasi.
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan administrasi pertanahan salah satunya dengan berbasis digital yang beroperasi saat ini.
BACA JUGA: Orang yang Mewakili Sofyan Djalil Tak Kompeten, Sidang Dipending
"Manfaatnya beberapa mulai dari pengecekan sertifikat, informasi zona nilai tanah, hak tanggungan elektronik, serta surat keterangan pendaftaran tanah. Dengan adanya pelayanan elektronik, jumlah antrian di seluruh kantor pertanahan rata-rata berkurang 30-40 persen," ungkap Sofyan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
