Langkah Tegas Jokowi Dinanti Rakyat, Berantas mafia Tanah

Langkah Tegas Jokowi Dinanti Rakyat, Berantas mafia Tanah - GenPI.co
Warga Pantura Kabupaten Tangerang, Banten, saat demo usut mafia tanah. Foto: Antara

GenPI.co - Praktik mafia tanah di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten, masih saja terjadi. Konflik agraria dan sengketa tanah belum terlaksana dengan baik.

“Sudah lebih dari 16 tahun saya berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia dan saya melihat walau sudah ada Reforma Agraria para tuan-tuan tanah bukannya menghilang,” ungkap Dosen Pascasarjana Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr Darwin Ginting, dalam keterangannya, Minggu (31/7).

“Sebaliknya justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar,” tambahnya dalam diskusi ‘Mengungkap Akal Bulus Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT).

BACA JUGA:  Mendadak, Mantan Kapolri Minta maaf kepada Ganjar Pranowo

Menurut Darwin, pemberantasan praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah lantara mereka diduga telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum serta yang mengurusi Pertanahan.

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Wakil Ketua Tim Pakar Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ini.

BACA JUGA:  Pengamat Beberkan Muhammadiyah Sewot ke Gus Yaqut

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah yang kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan tidak serius, karena hingga kini belum ada satupun pelaku pun yang tersentuh hukum.

BACA JUGA:  Apa Kabar Harun Masiku? Begini Kata KPK

“Saya heran, khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,”ujar Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

Tonton video ini:

Berita Selanjutnya
Nusantara