GenPI.co 
Bali berkali-kali menjadi korban dari sampah yang dibuang sembarangan. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Koordinasi terus dilakukan dengan semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah sampai dunia internasional.
Pemerintah terus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di laut, termasuk di perairan Bali. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat. Terutama tentang perlunya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan sampah plastik di laut adalah tanggung jawab bersama. Seperti yang terjadi di Bali. Sampah bisa berasal dari mana saja. Bukan hanya dari Indonesia.
“Ada kondisi banyak sampah plastik yang terbawa arus laut. Yang secara periodik muncul di pesisir Bali. Hal ini memerlukan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah setempat,” tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati.
“Indonesia dan semua negara, harus sama-sama memerangi sampah, khususnya sampah plastik di laut,” sambung Rosa Vivien Ratnawati.
Rosa menegaskan, Indonesia sangat berkomitmen untuk mengelola sampah dengan baik. Komitmen ini bisa dilihat dari terbitnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya.
Selain itu, pemerintah juga terus menyosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Perpres tersebut menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.
“Terkait sampah plastik di laut, Presiden Joko Widodo pada G20 Summit tahun 2017 di Jerman, telah menyampaikan komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi limbah melalui reduce-reuse-recycle sebanyak 30% dan menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70% pada 2025,” terangnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
