Mendadak Honorer K2 Administrasi Minta Ombudsman Turun Tangan

Mendadak Honorer K2 Administrasi Minta Ombudsman Turun Tangan - GenPI.co
Ilustrasi, seleksi ASN (foto: Antara)

GenPI.co - Kalangan honorer K2 tenaga administrasi angkat suara soal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Kasmuni.

Kasmuni mendesak Ombudsman RI untuk turun tangan dalam penanganan masalah rekrutmen PPPK 2021.

BACA JUGA:  Honorer Administrasi Keluhkan Syarat Sertifikat Keahlian di PPPK

Karena, ujar dia, ada banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi menjadi korban kebijakan pemerintah terkait seleksi PPPK 2021.

"Ini aturan pemerintah mempersulit kami untuk mendaftar PPPK nonguru. Padahal formasi untuk kami ada," kata Kasmuni kepada JPNN.com, Jumat (6/8/2021).

BACA JUGA:  Selamat, 58 Persen Peserta CPNS & PPPK Kemenag Lulus Administrasi

Dia mencontohkan formasi pengadaan barang dan jasa. Formasi tersebut bisa dilamar honorer K2 tenaga teknis administrasi.

Namun sayangnya, jelas dia, ada syarat pelamar harus punya sertifikat keahlian yang membuat mereka terempas.

BACA JUGA:  Peserta CPNS Kemenkumham Tak Lulus Administrasi Terbanyak SMA

"Bagaimana kami mau mendapatkan dan punya sertifikat keahlian, sementara syaratnya sangat sulit," bebernya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya