Ini Pesan Eks Perdana Menteri GAM Agar Aceh Tak Berkonfilk

Ini Pesan Eks Perdana Menteri GAM Agar Aceh Tak Berkonfilk - GenPI.co
Warga penghuni panti jompo Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang menggunakan masker dari pemerintah mengacungkan tangan tanda lawan COVID-19 di Aceh, Jumat (1/5/2020). (FOTO: ANTARA/IRWANSYAH PUTRA)

GenPI.co - Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar mengatakan bahwa penyelesaian keadilan terhadap korban konflik menjadi agenda strategis dalam perdamaian Aceh yang sudah berumur 16 tahun ini.

"Menyelesaikan permasalahan masa lalu terutama keadilan bagi korban konflik, mengoptimalkan implementasi UU Pemerintah Aceh, menyahuti kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kohesi sosial merupakan agenda strategis kita," kata Malik Mahmud Al Haytar, Minggu, 15 Agustus 2021.

Pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh melalui sambutannya pada acara peringatan hari damai Aceh atau penandatanganan MoU Helsinki ke 16 tahun antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.

BACA JUGA:  Duh, 46 Gajah di Aceh Mati Pemicunya Karena Ini

Malik Mahmud mengatakan, perdamaian terlaksana karena dukungan penuh masyarakat Aceh, Indonesia hingga internasional yang menginginkan suasana damai tercipta di Aceh.

"16 tahun telah berlalu, kita menghadapi tantangan yang sangat berat, baik tantangan Internal maupun Dinamika dan kelanjutan diplomasi dengan Pemerintah Pusat," ujarnya.

BACA JUGA:  Selesai Dibangun, Jembatan Rp 12 Miliar di Aceh Retak-retak

Malik Mahmud menyampaikan, persatuan komponen masyarakat Aceh merupakan faktor utama yang dapat menjamin keberlanjutan perdamaian dan mencegahnya tidak berulang konflik baru di masa depan.

Dalam hal ini, juga dibutuhkan partisipasi semua pihak mulai dari birokrat, ulama, cendekiawan, pengusaha, pemuda, kaum perempuan, kaum tani, kaum nelayan serta komponen masyarakat lainnya.

BACA JUGA:  Mahasiswi Lumpuh di Aceh Akui Terpaksa Ikut Vaksinasi Covid-19

Malik menuturkan, pergerakan ekonomi Aceh masih bergantung pada sumber APBA semata, semestinya Aceh harus mengelola potensi pertanian, perikanan, peternakan dengan membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya