GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi VIII, KH Buchori, meminta bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial untuk bersama-sama mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera ini lantas mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.
"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Jumat (03/09).
BACA JUGA: PKS: Isu Amendemen UUD 1945 Saat Koalisi Gemuk Sangat Berbahaya
Sementara itu, Mensos Risma mengatakan, dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut.
Adapun, keterlambatan itu biasanya berupa pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.
BACA JUGA: Jadi Ancaman Nyata, 2 Partai Baru Ini Bisa Gusur Nama Besar PKS
Risma mengatakan, Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif" kata Risma.
BACA JUGA: PKS Peringatkan Keras, Rezim Jokowi Mencla-mencle
Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada Tahap II.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
