Soal Banjir Kalimantan, Akademisi Sebut Ada Konflik Kepentingan

Soal Banjir Kalimantan, Akademisi Sebut Ada Konflik Kepentingan - GenPI.co
Tim Rescue Unit Siaga SAR Tabalong melakukan evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Minggu (28/11). Foto: ANTARA/Firman

GenPI.co - Akademisi politik TB. Massa Djafar menilai ada konflik kepentingan yang menyebabkan hampir seluruh wilayah di Kalimantan tertimpa bencana banjir.

Pasalnya, hingga hari ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum memberikan pernyataan serius dan mengunjungi wilayah terdampak.

Hal itu tentu bertolak belakang dengan keinginan Pemerintahan Jokowi untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.

BACA JUGA:  Mohon Doanya! 4 Kecamatan di Hulu Kalsel Diterjang Banjir

Terlebih, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang sempat mengkritik Pemerintahan Jokowi terkait bencana banjir di Kalimantan juga terkesan dibungkam.

“Pemindahan IKN baru juga terus menuai kontroversi, terutama dari segi lingkungan,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (28/11).

BACA JUGA:  Banjir Bandang di Garut Tak Ada Korban Jiwa, 302 Rumah Terendam

Menurut Massa, konflik kepentingan itu hanya membuat daya dukung lingkungan di Kalimantan makin turun.

“Pembangunan masif di Kalimantan, seperti pembabatan tanah, alih guna lahan, semua makin rusak. Hal itu terbukti kini Kalimantan krisis daerah resapan air dan mengalami banjir besar,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Ini 3 Dampak Dahsyat Jika Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan

Lebih lanjut, Massa mengatakan bahwa pemindahan IKN baru tentu akan menambah beban lingkungan di Kalimantan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya