GenPI.co 
Butir kedua, memperbaiki perencanaan program dan kegiatan birokrasi melalui penyusunan peta jalan reformasi birokrasi.
Selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah, mulai dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja, dan APBD.
"Ketiga, menyediakan sumber daya anggaran, manusia, dan sarana yang diperlukan dalam mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah," kata Ridwan Kamil.
BACA JUGA: Pengamat Politik: Revolusi Birokrasi Jokowi Omong Kosong
Sementara butir keempat memastikan reformasi birokrasi di semua unit daerah berjalan sesuai dokumen perencanaan, juga mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit.
Adapun butir terakhir melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan di tahun berikutnya.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Pangkas Birokrasi, tapi Malah Buat Kementerian Baru
"Demikian pernyataan dibuat sebagai keseriusan kami memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah," ucap Gubernur Jabar.
Tak hanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, komitmen bersama ini pun ditandangani dan dibacakan oleh semua pemda kabupaten dan kota yang diwakili oleh Bupati Wajo, Bupati Sambas, dan Wali Kota Sukabumi.
BACA JUGA: Tersangka Bupati Probolinggo Bikin Rusak Sistem Birokrasi
Usai penandatanganan komitmen bersama, Ridwan Kamil kemudian mengisi sesi seminar nasional dengan menjadi pembicara terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
