GenPI.co 
GenPI.co - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 kembali dibatalkan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah pun menuai respons beragam atas keputusan itu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan untuk tidak lagi memakai istilah PPKM level 3.
“Tolong hindari bahasa PPKM level 3. Kenapa, karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan pandemi COVID-19-nya, tidak semua daerah sama,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu,
BACA JUGA: PPKM Level 3 Batal, Pengetatan di Jawa Barat Tetap Diberlakukan
Menurut Tito, World Health Organization (WHO) telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk COVID-19. Level 1 berarti rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 tinggi, dan level 4 sangat tinggi.
Indonesia, kata Mendagri, masuk dalam kategori low atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi COVID-19 dan bed occupancy ratio (BOR) yang terkendali.
BACA JUGA: Tito Karnavian Blak-blakan Pencabutan PPKM Level 3, Diganti Ini
“Kita bersyukur atas itu, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan agar kita tidak menerapkan (PPKM) level 3 tapi membuat pengaturan spesifik mengenai antisipasi atau penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 di masa Nataru,” imbuhnya.
Selain itu, alasan lainnya tidak menggunakan istilah PPKM level 3 yakni karena situasi pandemi COVID-19 sangat dinamis, termasuk di berbagai daerah. Karenanya, penggunaan istilah ini respons dari situasi dinamis tersebut.
BACA JUGA: Luhut Bocorkan Aturan Terbaru PPKM Jawa Bali, Mohon Dibaca
“Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi COVID-19 ini karena yang kita hadapi situasi dinamis, dinamikanya bukan mingguan sebetulnya, harian, bahkan jam, tapi kita mengaturnya mingguan, sehingga perubahan pengaturan sudah kita lakukan berkali-kali sejak awal pandemi,” ujarnya.(*) ANT
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
