Pakar Hukum Tata Negara: Baliho Puan Maharani Tidak Etis

Pakar Hukum Tata Negara: Baliho Puan Maharani Tidak Etis - GenPI.co
Baliho Puan Maharani (Foto: Andi Ristanto/GenPI.co)

GenPI.co - Pakar hukum tata negara Asep Warlan mengatakan baliho dengan potret Ketua DPR RI Puan Maharani yang dipasang di kawasan bencana Semeru, sangatlah tidak etis. 

Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan Puan atau sukarelawan Puan Maharani memasang baliho tersebut bertujuan untuk kampanye Pilpers 2024. 

“Baliho Puan, menurut saya tidak etis, karena di mata masyarakat itu bukan bentuk bantuan, simpati, atau hal yang berkaitan dengan upaya untuk membantu korban bencana alam, tetapi baliho itu untuk kampanye,” beber Asep kepada GenPI.co, Kamis (23/12).

BACA JUGA:  Pemasangan Baliho Puan Disebut Cerdik untuk Rakyat Tradisional

Kendati demikiah, guru besar Universitas Padjajaran itu mengatakan bahwa ada partai politik yang sering membentangkan spanduk atau bendera partai di kawasan bencana atau tempat pengungsian. 

“Ada partai yang membantu bencana alam, lalu mengibarkan bendera partainya sebagai lambang atau identitas,” katanya. 

BACA JUGA:  Heboh Baliho Puan di Semeru, Respons Pengamat Pedas

Hal tersebut menurut Asep merupakan identitas bahwa partai tersebut mendapat amanah untuk membantu para korban bencana.

“Itu hemat saya masih dalam konteks kewajaran meskipun ada maksud untuk mengatakan kami dari partai ini untuk mmbantu masyarakat,” bebernya.

BACA JUGA:  Baliho Puan di Lokasi Erupsi Semeru, Pengamat Angkat Bicara

Asep pun membandingkan keduanya, bahwa mengibarkan bendera partai di tempat bencana biasanya disertai dengan bantuan logistic dan bukan sebuah kampanye.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya