PKS Khawatir Ada Politisasi Pejabat untuk Pemenangan Pemilu 2024

PKS Khawatir Ada Politisasi Pejabat untuk Pemenangan Pemilu 2024 - GenPI.co
Politikus PKS Mardani Ali Sera. FOTO: Antara

GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera mengimbau Presiden Jokowi untuk mengawal penunjukan pejabat kepala derah.

Seperti diketahui, akan ada ratusan kepala daerah yang berhenti pada 2022 dan 2023. Oleh sebab itu, pemerintah akan menunjuk pejabat sementara untuk menempati posisi tersebut.

Menurut Mardani, Jokowi harus meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan pengangkatan penjabat kepala daerah.

BACA JUGA:  Massa 212 Siap Kepung Studio Podcast Deddy Corbuzier

“Aturan teknis penting untuk mencegah politisasi pejabat,” ujar Mardani kepada GenPI.co, Selasa (10/5).

Sebab, menurutnya, posisinya kepala daerah sangat strategis jelang memasuki tahun politik.

BACA JUGA:  Harga Bekas Mobil Hyundai Palisade Lebih Mahal Daripada Barunya

“Pejabat kepala daerah tidak boleh disalahgunakan untuk strategi pemenangan Pemilu 2024,” tegasnya.

Menurutnya, akan ada cacat hukum jika Kemendagri memaksa melantik para pejabat baru tersebut tanpa mengikuti aturan dan putusan MK.

BACA JUGA:  Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Tinggi di 2022

“Bisa terjadi cacat hukum. Publik dapat mengajukan uji materi terhadap aturan yang dijadikan dasar penunjukan pejabat itu,” ucapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya