Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua, Bahas Daerah Otonomi Baru

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, La Pago, dan Mee Pago," jelasnya.

Mathius menekankan bahwa aspirasi itu didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan.

Dia mengatakan masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

BACA JUGA:  Mantan Kapolda Paulus Waterpauw Jadi Pj Gubernur Papua Barat

UU Otsus itu, kata Mathius, memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Kita butuh kepastian. Pemekaran memang masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya harus konsisten baik pemerintah pusat, provinsi, dan daerah," ujarnya. (ant)

BACA JUGA:  Kepuasan Publik Menurun, Jokowi Diminta Lakukan Reshuffle Kabinet

Tonton Video viral berikut:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News