GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini mengkritisi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mengelola Dana Sawit.
Pasalnya, masalah minyak goreng masih berlarut hingga saat ini.
“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu nggak ada yang sampai segitu,” ucap Anggia di DPR RI, Rabu (25/5).
BACA JUGA: Harga Sawit Naik Tajam, Pasar Waspadai Kebijakan DMO Indonesia
Anggia mengatakan, anggaran BPDPKS mencapai Rp 130 triliun, tetapi belum mendukung untuk subsidi sawit rakyat.
“Untuk subsidi migor curah hanya Rp 7,6 triliun, sementara untuk biodiesel mencapai Rp 110,03 triliun,” bebernya.
BACA JUGA: Industri Sawit Nasional Masih Hadapi Masalah, BPDPKS Bongkar Ini
Dia mengatakan alokasi dana yang dilakukan BPDPKS selalu menjadi sorotan publik.
“Pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata Anggia.
BACA JUGA: Praktisi Media Bongkar Seluk Beluk Peran Mafia Minyak Goreng
Sementara itu, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng pada saat polemik minyal goreng belum selesai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
