GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan permasalahan tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai ketentuan, dan berpotensi merugikan negara Rp 6,93 triliun sudah terselesaikan atau clear.
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR dikuti secara daring di Jakarta, Senin (6/6/2022).
"Alhamdulillah, bisa diselesaikan, di cek juga di lapangan oleh BPK di Jabodetabek. Itu semua clear. Insya Allah, Kemensos WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), karena kami bisa jawab semua," ujar Mensos Risma di ruang sidang, dikutip dari Antara, (6/6/2022).
BACA JUGA: BPK Kuak Bansos Berpotensi Rugikan Negara, Mensos Risma Beber Ini
Menurutnya, temuan yang dipermasalahkan dilihat dari data pada Oktober tahun 2020, di mana saat itu dia belum menjadi Menteri.
Saat menjadi Menteri Sosial, barulah semua di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BACA JUGA: Risma Jadi Menteri Terbaik Versi IPI, Pengamat: Ada Perbaikan
Namun permasalahan bansos yang dimaksud BPK, belum bisa dilihat dari data NIK, karena belum padan.
Dia menambahkan sehingga harus ditinjau melalui nomor ID dan data salur melalui nomor rekening.
BACA JUGA: Kemensos Hemat Anggaran Hingga Rp260 Miliar, Risma: Buat Rakyat
Saat data tersebut dipadankan mulai Januari-April 2021, dana senilai Rp6,3 triliun tersebut ditemukan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
