Pemerintah Diminta Evaluasi Jika Tak Ingin Reformasi Jilid II

Pemerintah Diminta Evaluasi Jika Tak Ingin Reformasi Jilid II - GenPI.co
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (Foto: ANTARA)

GenPI.co - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi kinerja jika tak ingin ada reformasi jilid dua.

Anwar menyebut saat ini para penguasa sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan bangsa yang pelik.

Namun, Anwar mengaku heran karena pejabat publik hanya sibuk mengurusi Khilafatul Muslimin dibanding sesuatu lain yang lebih urgen.

BACA JUGA:  Reformasi Era Jokowi Mundur, Penunjukan PJ Kepala Daerah Ngawur

"Kalau Khilafatul Muslimin punya pemikiran mengganti Pancasila dan UUD 1949, saya setuju mereka ditindak," ujar Anwar kepada GenPI.co, Selasa (21/6).

Dia melanjutkan, jika yang masih dalam pikiran saja sudah ditindak, seharusnya para oknum yang sudah jelas-jelas melanggar Pancasila dan UUD 1945 mesti ikut ditangkap juga.

BACA JUGA:  Soal Reformasi 98 Masuk Kurikulum, PSI Beber Efeknya untuk Pemuda

Anwar berharap tindakan yang lebih adil akan menjauhkan pemerintah dari kesan Islamophobia.

"Liberalisme dan kapitalisme jelas-jelas sudah termasuk ideologi yang sangat berbahaya bagi Indonesia," tuturnya.

BACA JUGA:  Centra Initiative: Pemerintah Tidak Punya Komitmen Reformasi

Kedua ideologi itu dianggapnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya