GenPI.co 
Apalagi, menurut Mahyeldi, belum lagi efek dominonya, karena honorer rata-rata telah berkeluarga, sehingga dampak penghapusan bakal dirasakan oleh keluarga mereka.
"Dampaknya akan sangat besar, maka kami berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi, jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," jelas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, antisipasi yang dilakukan Pemprov Sumbar untuk merespons penghapusan honorer, antara lain dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan analisis jabatan dan beban kerja pegawai.
BACA JUGA: Nasibnya Sangat Istimewa, 3 Zodiak Ini Jago Mencari Cuan
Mahyeldi menilai, kajian itu akan menjadi dasar bagi OPD untuk melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama guru dan tenaga kesehatan agar ketika honorer dihapuskan, pelayanan dan kerja pemerintahan tidak terlalu terganggu.
"Dengan dasar itu pula tenaga PNS, seperti guru yang sebelumnya mengambil jam mengajar di sekolah swasta, akan difokuskan ke sekolah negeri.
Melalui kebijakan itu, maka akan terbuka ruang bagi guru honorer untuk masuk di sekolah swasta," beber Mahyeldi.
BACA JUGA: Kajian Gus Baha: Jangan Terlalu Banyak Berdoa Bisa Bahaya
Peluang lain yang bisa menampung tenaga honorer adalah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Namun, untuk BLUD ada syarat khusus yang dibutuhkan terkait profesionalitas.
BACA JUGA: Kajian Gus Baha, 2 Hewan Ini Paling Keramat, Jangan Sakiti
Sementara itu, honorer tenaga teknologi informasi (TI) kemungkinan bisa dipertahankan karena memiliki keahlian khusus. Sebab, apabila mereka dirumahkan akan berisiko terhadap tugas pemerintahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
