GenPI.co 
GenPI.co - Sejumlah kasus penindasan dan pelanggaran terhadap umat agama minoritas di India makin merajalela. Melihat masalah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan diskusi kepada pemerintahan India dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diskusi itu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai pelanggaran dan ancaman tersebut melalui proses keterlibatan yang konstruktif.
“Nahdlatul Ulama menyadari adanya berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap umat Muslim, Kristen, dan populasi minoritas lain di India,” ujar Gus Yahya, dalam keterangan resmi dikutip ANTARA, Sabtu (24/9).
BACA JUGA: Ketum PBNU Gus Yahya: Kita Tidak Mungkin Meninggalkan Polri
Pemerintah India akan mendapat giliran memegang Presidensi G20 dari 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023.
Partai Bharatiya Janata (BJP), sebagai partai yang saat ini berkuasa, memiliki hubungan dekat dengan RSS, yang didirikan pada 1925 sebagai respons terhadap Gerakan Khilafah dan kolonialisme Inggris.
BACA JUGA: PBNU Turun Tangan Bela Erick Thohir, Faizal Assegaf Siap-siap Aja
Baik BJP maupun RSS merupakan bagian dari gerakan nasionalis Hindu yang mewakili pandangan dan sentimen sebagian besar penduduk India.
“Nahdlatul Ulama meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan sejarah yang terlanjur mengakar dan mendorong hidup berdampingan secara damai adalah dengan melibatkan semua pihak,” tutur Yahya.
BACA JUGA: Yenny Wahid: NU Women Langkah Progresif PBNU
Kesadaran Nahdlatul Ulama akan potensi genosida di Asia Selatan tidak hanya berdasarkan dinamika geopolitik kontemporer, tetapi juga sejarah kawasan tersebut, termasuk peristiwa genosida Bangladesh 1971.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
