GenPI.co 
Dirinya melihat ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa ini yang melahirkan sebuah konsep pembangunan Papua dengan satu prespektif baru, yaitu pendekatan antropologis, filosofis, dan partisipatif.
“Pengalaman dari kasus hari ini menjadi sebuah peta demokrasi kita di Papua ke depan dan di Indonesia, bahwa kesalahan-kesalahan yang tejadi di masa lalu selama 20 tahun tentu sudah harus ada di dalam matriks atau statistik," ungkapnya.
"Tidak boleh terulang kembali, misalnya mencegah terjadinya korupsi, mencegah terjadinya pelanggaran HAM, mencegah terjadinya konflik budaya dan konflik sosial, dan lain-lain,” sambungnya.
BACA JUGA: Eks Anggota KNPB Minta Lukas Enembe Hadapi Hukum
Untuk tujuan itu, Laus telah menginisiasi suatu gerakan dengan membentuk Tim Advokasi Independen bagi Gubernur Papua.
Yang dilakukan tim ini antara lain mengoleksi semua data, informasi untuk dikaji, diolah. Tim advokasi ini tidak memihak kepada Gubernur atau KPK, tetapi secara independen.
BACA JUGA: Menko Airlangga: Pengembangan Energi Baru Terbarukan Menjadi Prioritas
Dijelaskan bahwa Timadvokasi indepen ini menganggap bahwa kita semua berkepentingan untuk memperbaiki Papua ke depan, sehingga dalam kasus ini tidak hanya berdebat secara hukum dan politik, tetapi memperbaiki Papua 20 tahun ke depan.
“Sehingga siapapun pemimpin Papua ke depan, siapapun bupati-bupati di Papua dan Papua Barat tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah terjadi di tahun sebelumnya,” bebernya.
BACA JUGA: Tembok Sekolah MTSN 19 Ambruk Akibat Banjir, 3 Orang Tewas
Kepada Gubernur Lukas Enembe, Laus berpesan dapat mengikuti jejak Nelson Mandela yang menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi di dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
