GenPI.co 
Wahyu juga sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung melaksanakan putusan MA untuk menindak para pelaku pembarakan hutan secara liar. Selain itu, pemerintah juga belum melakukan perubahan standar baku mutu udara.
“Padahal dalam putusan tersebut juga terkait perubahan standar baku mutu udara dan hak kesehatan warga korban asap mendapatkan pengobatan gratis. Dalam konteks penegakan hukum, putusan MA juga menyebutkan kewajiban untuk mengumumkan nama perusahaan yang konsesinya terbakar,” papar Wahyu.
Meskipun di sejumlah wilayah di Kalimantan sudah turun hujan, namun kabut asap masih terus terjadi. Wahyu mengatakan, hal tersebut karena aktifitas pembakaran hutan secara liar masih dilakukan.
“Meski hujan berulang terjadi, asap yg masih terus datang merupakan indikasi Karhutla pada ekosistem gambut masih terus terjadi,” ujarnya.
Ia melanjutan, monopoli tanah dan kekayaan alam oleh perusahaan besar (sawit, tambang, HTI/HPH) menjadi faktor penyebab bencana kabut asap.
BACA JUGA: BMKG: Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Disertai Petir
Sebagai catatan, Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia dengan luas 15,3 juta hkctare. sSbagian besar wilayahnya (87% atau 13,4 juta hektar) telah dikuasai konsesi korporasi.
Wahyu juga menjelaskan bahwa bencana kabut asap membawa dampak buruk bagi masyarakat sejak bulan Agustus-September terakhir. Di Kota Palangkaraya, penderita ISPA tercatat 11.758 jiwa dengan pasien terbanyak di kota Palangkaraya. Bencana ini juga mengganggu aktivtas masyarakat, seperti sekolah diliburkan dan pembatalan penerbangan.
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
