Menyoal Desa Siluman Sri Mulyani, Pengamat: Jangan Gaduh Sendiri

Profil penduduk desa di Sulawesi Tenggara. Foto menunjukkan Darmayanti bersama tiga orang anak yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dana Desa. Darmayanti berdiri di pintu rumahnya di Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe,
Profil penduduk desa di Sulawesi Tenggara. Foto menunjukkan Darmayanti bersama tiga orang anak yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dana Desa. Darmayanti berdiri di pintu rumahnya di Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe,

GenPI.co - Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengimbau Menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saling gaduh di ruang publik.

Menurut Emrus, bila terdapat perbedaan pandangan di antara Menteri Jokowi, hal itu sebaiknya dibicarakan dalam forum internal, di antaranya pada Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden ataupun Rapat Kabinet Khusus yang dipimpin Menteri Koordinator terkait.

BACA JUGA: Buset, Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 5 T Kok Bisa? Ini Rinciannya

Hal tersebut diungkapkan menyusul beda pandangan terkait Desa Fiktif atau Desa Siluman antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

"Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam Rapat Internal Kabinet," ujar Sihombing, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11).

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tegas: Saya Mengharamkan Hal Itu

Menurut Emrus, di dalam Rapat Kabinet inilah mereka berdua adu fakta, data, bukti, landasan hukum yang terkait, argumentasi dan bila diperlukan saling mengemukakan dalil untuk membuat kesepakatan dan atau keputusan sebagai landasan kedua menteri tersebut dalam berwacana di ruang public.


Emrus mengatakan tidak sepatutnya dua Menteri beradu argumen di ruang publik, mengingat keduanya berada dalam satu "perahu" yang sama, yakni Kabinet Indonesia Maju.


Redaktur : Tommy Ardyan

RELATED NEWS