Honorer K2 Makin Jantungan, Pemerintah ala Kadarnya...

GenPI.co - Pemerintah tidak boleh menyingkirkan honorer K2 dalam misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menciptakan SDM unggul.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) masa bakti XXI Didi Suprijadi.

BACA JUGA: China Terkena Kutukan Nyai Blorong? Ini Terawang Mbah Mijan...

Pasalnya, hingga saat ini lebih dari separuh tenaga pendidik di Indonesia diisi oleh guru-guru honorer K2 maupun non-K2.

Jadi menurut Didi, sudah sepantasnya pemerintah ikut memerhatikan penyelesaian lewat jalur PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

BACA JUGA: Fakta Gagalnya Operasi TNI AL, Pertahankan Sipadan dan Ligitan

"Khusus honorer K2, ada janji pemerintah untuk menuntaskannya sehingga ada aturan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) yang disertai SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak)," beber Didi dalam pesan elektroniknya, Minggu (26/1).

BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Blak-blakan Isu Honorer Dihapus, Ini yang Benar...

Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Wajar Honorer K2 Berharap Jadi PNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News