GenPI.co 
"Beredarnya PMK, daerah tidak mau lagi menggaji PPPK yang lulus dari APBD. Iya kalau benar bisa segera direalisasi. Kalau tidak, mau makan apa teman-teman kami karena harapan satu-satunya buat honorer ada di alokasi APBD. Selain yang dari BOS yang tidak seberapa itu," beber Titi kepada JPNN.com, Sabtu (14/2).
BACA JUGA: Alhamdulillah... Ayu Ting Ting Persiapan Menikah
Titi pun mengungkapkan, ada pemahaman di daerah, honorer K2 yang sudah lulus PPPK dianggap telah diakomodir dalam DAU.
Akan tetapi kenyataanya SK PPPK belum diterima.
BACA JUGA: Mengharukan Melihat Sikap Warga Natuna: Selamat Jalan...
"Kami juga tidak bisa salahkan daerah, yang salah dari pusat juga karena daerah hanya ikuti aturan pusat. Kalau Permenkeu bunyinya per Januari, daerah hanya patuhi isi Permenkeu tersebut," jelas Titi.
BACA JUGA: Jepang Hibahkan Kapal Pengawas Hakurei Maru, Indonesia Semringah
Titi pun menilai, hal ini menjadi buah simalakama bagi PPPK.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Sudah 2 Bulan, 51 Ribu PPPK Tidak Terima Gaji dari Daerah
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
