GenPI.co 
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, pemerintah hanya akan menyelesaikan masalah honorer K2 hingga 2023.
Sementara itu, di luar honorer K2, pemerintah tidak bisa memberikan jaminan.
"Honorer non-kategori bisa ikut tes CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) lewat jalur umum. Silakan bersaing dengan pelamar umum lainnya," beber Bima kepada JPNN.com, Sabtu (22/2).
Bima menegaskan, sesuai kesepakatan politik dengan DPR RI pada 2014, yang diselesaikan hanya honorer K2 sebanyak 438.590.
Jumlah itu sudah masuk data base, sudah tervalidasi by name by adress.
Akan tetapi, jika sekarang DPR RI memasukkan honorer non-kategori hingga angkatan 2016, dalam draft RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), Bima menyatakan pemerintah tidak akan mengurusnya. Sebab, jumlahnya dipastikan membeludak.
"Lah, mereka itu asal usulnya gimana. Kan enggak bisa sembarang masuk kalau tidak dicek satu per satu datanya,” kata Bima.
“Lagipula, kalau semua honorer harus diangkat PNS maupun PPPK dengan jalur khusus di mana letak keadilannya. Masa sih tega sama generasi muda yang juga pengin ikut," jelas Bima.
BACA JUGA: Pemerintah Tak Mengurus Honorer Non-Kategori, Ini Kata Kepala BKN
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
