GenPI.co 
Selain menggenjot kunjungan wisatawan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga telah mengantisipasi masalah krisis. Standard yang digunakan adalah UNWTO. Baik untuk krisis yang disebabkan oleh alam ataupun non alam.
Hal itu paparkan Staff Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi dan Media Don Kardono. Ia mengutarakan hal tersebut saat Forum Komunikasi Krisis Kepariwisataan di AOne Hotel, Kamis (12/4).
“Industri pariwisata begitu ringkih dengan krisis. Semua orang sangat terganggu dengan krisis, apalagi pariwisata. Tapi, kita sudah menerapkan standard UNWTO. Bila saat itu terjadi, kita tidak boleh mengundang dan berpromosi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia,” ujarnya.
Dalam Forum Komunikasi yang digelar Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar, Don Kardono mengatakan, pariwisata itu bertumpu pada services. Karena, custumer membutuhkan kenyamanan. Dan setiap krisis menimbulkan ketidaknyamanan. Disitulah pentingnya para stakeholder pariwisata, dengan unsur ABCGM (Academician, Business, Community, Government, Media), untuk bisa me-recovery dengan cepat.
“Benchmark ke Thailand dan Singapura. Contohnya, di objek wisata yang ada di Thailand terdapat pembunuhan. Esok harinya tidak ada apa-apa, recovery-nya cepat. Hal itu yang dibutuhkan, PR Thailand dan Singapura sangat baik. Bahkan saat ada konflik politik di sana,” ujarnya.
Dijelaskan Don Kardono, era digital saat ini sangat ampuh untuk menangani krisis. Meski, dunia digital ini ibarat mempunyai dua mata pisau. Di satu sisi boleh saja mengkhawatirkan, namun sisi lain sangat menguntungkan.
“Digital dari sisi marketing kita memanfaatkan banget. Tetapi dari sisi bencana digital menjadi effort bagi pariwisata. Akan tetapi info tentang krisis ini sangat seksi. Para netizen, selalu ingin meng-capture lebih dahulu dan yang pertama untuk meng-upload ke media sosial. Mereka butuh pengakuan. Semakin mereka posting dan viral serta menjadi trending topic mereka semakin senang,” katanya.
Hal itulah yang juga dicari media, lanjut Don Kardono. Untuk itu, media harus bergerak cepat.
"Dari level Teknis, pemerintah harus lebih cepat dari netizen. Jika terlambat dari netizen nantinya bakal banyak sumber berita yang tidak jelas," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
