Jabodetabek Sepakat Kendalikan Pergerakan Warga di KRL

GenPI.co - Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran covid-19 di Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line ke pemerintah pusat usai ditemukannya penumpang positif covid-19 di KRL.

Hal itu dibahas dalam video conference bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bupati/wali kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) serta Sekretaris Daerah Banten yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/5/20/20). 

BACA JUGA: Setelah Bandung Raya, Ridwan Kamil Sepakati PSBB Tingkat Provinsi

Ridwan Kamil menilai, KRL yang merupakan tempat berkerumunnya warga itu, identik dengan sifat virus SARS-CoV-2 penyebab covid-19 yang menyebar melalui kerumunan orang.

“Kita tahu covid-19 ini penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada covid-19. Nah, salah satu kelompok kerumunan adalah KRL,” ucapnya.

Sebelumnya, ia sudah menyetujui usulan pertama para wali kota/bupati Bodebek untuk menghentikan KRL. Namun, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) tetap mengizinkan KRL beroperasi.

“Sekarang mengemuka lagi (penghentian KRL), saya juga sangat mendukung. Karena masalahnya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala). Jadi, walau sudah ada protokol kesehatan (di KRL), OTG ini tidak ketahuan padahal ada virus. Yang menjadi fundamental juga adalah yang mencari nafkah di Jakarta, selama kantornya memang masih buka, maka alasan dia untuk bepergian itu tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Ia meminta agar Pemerintah DKI Jakarta bersama pemda Bodetabek mengusulkan kembali penghentian operasional KRL berdasarkan data dan fakta penyebaran COVID-19 di layanan transportasi publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News