GenPI.co 
GenPI.co — Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengharamkan permainan PUBG. Namun, MUI memberikan 3 rekomendasi untuk game online secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan setelah digelarnya diskusi dengan sejumlah tokoh terkait. Seperti pakar psikologi, Kemenkominfo, KPAI, hingga Asosiasi E-Sport. Pertemuan dalam bentuk FGD ini menghasilkan beberapa masukan untuk komisi fatwa terkait masalah game yang berkonten kekerasan ini.
Sekertaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan, catatan masukan yang pertama ialah, game sebagai produk budaya ini memiliki sisi negatif dan juga sisi positif. Sehingga dari peserta FGD ini, memiliki kesamaan pandangan untuk mengoptimalkan sisi positif dari game itu. Kemudian mengoptimalkan nilai kemanfaatan, memberikan aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif.
Yang kedua, untuk kepentingan optimasi kesadaran publik, Komiai Hukum MUI mengusulkan adanya review Permen no. 11 tahun 2016 berupa aturan terhadap game agar bisa lebih tinggi manfaatnya dan dicegah kerusakan yang ditimbulkan. Terakhir, pembatasan usia, konten, waktu, dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, Niam menambahkan, catatan hasil FGD di atas nantinya akan menjadi acuan atau referensi bagi pembahasan internal Komisi Fatwa MUI.
Peserta yang hadir dalam FGD kali ini ialah perwakilan MUI bidang fatwa, Huzaemah, Ketua Komisi Fatwa MUI Indonesia, Hasan Husein Abdul Fatah, Sekertaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Naim Sholeh. Sedangkan dari luar MUI, hadir Ketum Asosiasi E-Sport, Eddy Lim, perwakilan bidang game online KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, Psikolog, Reza Indragiri Amril, hingga Ditjen Aprilia Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangarepan.
Seperti diketahui sebelumnya, FGD yang digelar di kantor MUI jakarta kali ini adalah bentuk respon atas maraknya isu yang mengaitkan PUBG dengan penembakan di Selandia Baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
