GenPI.co 
BACA JUGA: Mendadak Tjahjo Kumolo Bicara Soal Honorer, Ucapannya Tegas!
"Coba kalau gaji dan tunjangan PPPK ditanggung APBN, pasti usulan formasi satu juta guru PPPK cepat terpenuhi," ujarnya.
Walaupun Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan seluruh gaji PPPK sudah ditanggung APBN, faktanya pada rekrutmen PPPK 2019, pemda kesulitan membayar.
Bahkan yang sudah terima SK saja, ada yang belum digaji dan harus menunggu April.
Rizki membandingkan dengan rekrutmen CPNS yang cepat terisi kuotanya, karena sumber pembiayaannya sudah jelas.
Sedangkan PPPK, ada pasal di PP Manajemen PPPK bahwa sumber gaji dan tunjangan berasal dari APBN/APBD.
Hal ini membuat pemda ragu. Dia yakin kalau gaji PPPK ditanggung APBN, pasti kejadiannya tidak seperti sekarang.
"Yang jadi korban lagi-lagi guru honorer karena ada daerah tidak mengajukan usulan kebutuhan PPPK," katanya. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
