GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pendapatnya terkait surat dari Serikat Bersama Garuda Bersatu (Sekber) yang berisi permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dalam surat tertanggal 12 Juli 2021 itu, Sekber mengatakan bahwa kondisi flag carrier Garuda Indonesia berada di ambang kebangkrutan dan sudah melakukan PHK kepada 2000 karyawan pada 2020.
Menurut Ngorang, PHK kepada karyawan itu sebenarnya bisa dihindari jika dana perusahaan bisa dikelola dengan lebih baik, terutama terkait penggajian.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Karyawan Garuda Teriak Minta Tolong
“Jika keuntungan perusahaan bisa disimpan sebagai dana darurat, karyawan itu tak perlu sampai di-PHK,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (18/7).
Ngorang menilai bahwa terjadi ketimpangan antara gaji jajaran direksi BUMN dengan karyawan biasa.
BACA JUGA: Bu Khofifah Jangan Diam, Tolong Tegur Bupati Tuban
Selain itu, jika sejak awal gaji untuk para direksi dan manajer tidak terlampau tinggi, ada kemungkinan karyawan biasa tak perlu sampai di-PHK.
“Kalau ada pemotongan gaji selama krisis itu sudah biasa, tetapi bisa tak perlu sampai di-PHK begitu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Memalukan, Karutan Depok Terseret Kasus Narkoba
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu pun mempertanyakan seberapa besar tanggung jawab perusahaan BUMN, terutama PT Garuda Indonesia, terhadap negara selama ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
