GenPI.co 
GenPI.co— Biaya untuk membangun ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paset Utara, Kalimantan Timur membutuhkan dana Rp466 triliun.
Adapun 19 persen dari dana tersebut akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah tak akan mengusik perolehan pajak dan sumber daya alam yang menjadi sumber utama APBN melainkan bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu menawarkan gedung kementerian yang ada di Jakarta untuk digunakan pebisnis.
Skema kerja sama yang ditawarkan adalah kerja sama pemanfaatan (KSP dan build on transfer (BoT).
Jika semua rencana berjalan lancar, tidak sulit bagi pemerintah mendapatkan dana untuk membangun ibu kota baru. Rencananya pemerintahan aka pindah ke Kaltim pada tahun 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan gedung kementerian yang ada di Jakarta semuanya berlokasi di lokasi strategis atau prime area.
“Ternyata dari penilaiaan Kemenkeu PKN, nilai barang milik negara di Jakarta lebih dari Rp1.100 triliun,” kata Bambang dalam Rakornas Kadin Indonesia bidang property baru-baru ini.
Ia mengemukakan pemerintah memperikarakan sepauh dari asset egara di Kaata akan dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui KSP dan BoT.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
