GenPI.co - Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan wilayah di seluruh Indonesia dilakukan secara masif.
Hal ini tentu dapat memberikan akses ke wilayah Indonesia untuk membangun potensi daerah masing-masing.
BACA JUGA: Halau Covid-19 di Papua, 500 Relawan Ikuti Pelatihan
Peneliti dan Akademisi Lya Anggraini mengatakan bahwa tak semua masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan ini.
“Kebijakan eksploitatif yang bertujuan untuk melakukan ekspansi ekonomi ini justru merugikan masyarakat asli Papua,” kata Lya dalam Forum Diskusi Publik bertajuk Konflik Agraria serta Akses Masyarakat Lokal dan Adat terhadap Tanah, Senin (30/11/2020).
Data Badan Pertanahan Nasional pada 2013 menunjukkan adanya tarik menarik antara konsesi dan politik lokal, yang menyebabkan konflik agraria di tanah Papua.
“Orang asli Papua merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dan yang paling terdampak dari konflik ini adalah mama-mama di kampung adat di Papua,” jelas Lya.
Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang diberlakukan berdampak pada ketersediaan lahan perkebunan dan masalah jual beli tanah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News