GenPI.co 
GenPI.co - Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman sebesar USD 500 juta yang diajukan pemerintah Indonesia. Utang baru itu akan digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.
Beberapa di antaranya yakni penambahan tempat isolasi pasien covid-19, tempat tidur rumah sakit, lab pengujian, penambahan tenaga medis, serta peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.
Tapi, itu saja rupanya dinilai belum cukup. Ekonom Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti B.Dharma Manullang menyebut pinjaman harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Utang Pemerintah Jokowi Harus Dibayar Selama 50 Tahun ke Depan
“Cara untuk memastikannya adalah dengan melakukan pengawasan atau monitoring yang ketat dengan melibatkan aparat penegakan hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan polisi,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (21/6).
Selain aparat penegak hukum, untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan tepat adalah dengan membangun koordinasi antara lembaga.
BACA JUGA: Jokowi Tambah Utang Rp7,18 Triliun, Mendadak Ekonom Bilang Begini
“Seperti dengan inspektorat jenderal kementerian, DPR, BPK, BPKP, serta instansi terkait,” ungkapnya.
Dharma mengatakan bahwa koordinasi antarlembaga itu juga harus disertai dengan peran serta masyarakat.
BACA JUGA: Utang Menumpuk, Maskapai Garuda di Ambang Kebangkrutan
Hal itu untuk memastikan adanya check and balance dalam penggunaan anggaran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
