GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Rudi mengatakan BPDPKS didirikan pada 2015 dalam bentuk BLU (Badan Layanan Umum) oleh menteri keuangan.
Tugasnya salah satunya ialah memungut pungutan pajak ekspor dari para petani sawit dan pengekspor.
BACA JUGA: Minyak Goreng Masih Krisis, Dana Sawit BPDPKS Dikritisi DPR
“Saya nggak bisa terlalu meririnci sudah terkumpul berapa besarnya,” kata Rudi, Rabu (25/5).
Dia mengatakan BPDPKS sering menjadi perbincangan berbagai pihak, mulai dewan, lembaga, hingga masyarakat.
BACA JUGA: Gara-Gara India, Harga CPO Malah Anjlok, Bos Sawit Harap Sabar
“Mereka menanyakan kenapa alokasi pemakaian dana itu terbanyak ke subsidi bio diesel,” ucap Rudi.
Menurut dia, jika subsidinya dipergunakan untuk bio diesel, yang menikmati para konglomerat saja.
BACA JUGA: Aturan DMO RI Tak Jelas, Harga Sawit Kembali Meroket
Padahal, perusahaan-perusahaan CPO maupun petani sawit membutuhkan untuk peremajaan tanaman sawit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
