Ada Krisis Global, APPKSI Minta Pemerintah Cabut Bea Ekspor CPO

GenPI.co - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Arief Poyuono mengatakan meminta pemerintah mencabut bea ekspor crude palm oil alias CPO.

Arief mengatakan hal itu setidaknya dapat membantu Indonesia menghadapi krisis global.

Menurut Arief, harga tandan buah segar (TBS) saat ini ternyata belum bisa naik secara signifikan, meskipun pungutan ekspor CPO telah dihapus.

BACA JUGA:  Penyesuaian Tarif CPO Beri Keadilan Industri Kelapa Sawit Rakyat

Hal tersebut dia sampaikan untuk merespons terbitnya PMK Nomor 115 Tahun 2022.

Arief mengaku dirinya mengapresiasi menteri keuangan terkait penghapusan pungutan ekspor (PE) sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah.

BACA JUGA:  Rugikan Petani Sawit, APPKSI Minta Pungutan Ekspor CPO Dihapus

Namun, tambahnya, pungutan ekspor yang dihapus bukan berarti harga TBS sawit akan naik nantinya.

Dia mengatakan, akibat larangan ekspor CPO yang dilakukan beberapa waktu terakhir, stok CPO masih melimpah di tangki-tangki dan ditambah harga CPO juga turun.

BACA JUGA:  BPKP dan Kejagung Bentuk Tim Khusus untuk Audit Perusahaan Sawit

"Hari ini harga CPO diperdagangkan di posisi MYR 3.735/ton atau melesat 4,1 persen. Namun, posisi tersebut menjadi posisi terendah sejak 2 Juli 2021, apalagi dibandingkan sebelum ekspor CPO di larang, yang mana harga CPO masih di atas MYR6000/ton," ujar Arief Poyuono, Senin (18/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News