GenPI.co 
Dilansir dari Kompas, dalam orasinya, SPPIKB menuntut penggantian direksi pada badan PT Pos Indonesia. Para direksi dianggap tidak bisa mengelola PT Pos Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terlambatnya gaji karyawan pada Februari ini.
"Harusnya kami dibayar tanggal 1, tapi ada surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa gaji ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya baru turun tanggal 4 Februari ini," cerita Hendri Joni, penanggung jawab aksi.
Menurut Hendri, keterlambatan gaji akan meresahkan pekerja jika terus dibiarkan. Selain itu, mereka menduga ada indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) pada jajaran direksi PT Pos Indonesia sehingga menyebabkan masalah finansial.
Ia menuturkan, sepanjang sejarah baru kali ini gaji karyawan terlambat dibayarkan. Maka, sekitar 1.200 karyawan yang mengikuti aksi menuntut penggantian direksi dan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
