GenPI.co 
Rencana kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kepala Biro Humas dan Publikasi Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti mengatakan, kenaikan harga tiket masuk seperti yang direncakanan oleh Pemprov NTT harus disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pulau Komodo merupakan taman nasional, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah payungnya.
Guntur menambahkan, pihak Kementerian Pariwisata masih menangkap isu USD 500 ini masih sebatas rencana. Menurutnya, harus jelas regulasi yang memayunginya dan transparansi yang maksimal.
"Kalau tiket masuknya naik, apakah pelayanan dan aspek penunjang pariwisatanya akan makin baik nantinya?" kata Guntur.
Oleh sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov NTT dan Taman Nasional Komodo harus merumuskan formulasinya. Jangan sampai, turis sudah merogoh kocek dalam-dalam ke Pulau Komodo, tetapi malah tidak nikmat liburannya karena kurangnya fasilitas dan lainnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
